DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor di Pulau Sumatera Jadi Bencana Nasional

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda mendorong bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera bagian utara ditetapkan menjadi bencana nasional.

"Kami mendesak agar ada peningkatan status bencana di Pulau Sumatera bagian utara menjadi bencana nasional," ucap Huda dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga

Jet Tempur F-16 Skuadron Elite AS Jatuh dan Meledak, Penyebabnya Masih Misterius

Huda menilai, dari lima indikator penetapan bencana nasional yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional. 

"Penetapan status bencana nasional ini dalam pandangan kami penting untuk memudahkan proses penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara bagian utara ini," kata dia.

Baca Juga

Banjir Besar Rendam 3 Kecamatan di Kerinci, Ratusan Rumah Terendam 

Dengan penetapan status bencana nasional, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengerahkan sumber daya nasional seperti dana, logistik, personel SAR, relawan serta koordinasi antar lembaga dan kementerian. 

"Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekontruksi," tuturnya.

Baca Juga

Banjir 2 Meter Rendam 3 Kecamatan di Nagan Raya Aceh, Ratusan Warga Mengungsi

Baca Juga

Banjir-Longsor di Sumut Meluas ke 20 Wilayah, Ini 4 Daerah Terdampak Parah

Legislator PKB itu menambahkan, dalam beberapa analisis BMKG, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Situasi ini harus diwaspadai agar bencana hidrometerologis tidak terulang kembali. 

"Kami mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Langkah ini penting agar bencana dalam skala besar bisa diantisipasi dan diminimalkan," ujarnya.

Di sisi lain, Komisi V DPR juga mendorong investigasi pemicu bencana di Sumatera bagian utara. 

"Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca esktrem? Ini penting agar ke depan bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari," ucap Huda.

Editor: Aditya Pratama