DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Hampir Setengah Anggota Tak Hadir

Felldy Utama · Jumat, 09 April 2021 - 11:50:00 WIB
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Hampir Setengah Anggota Tak Hadir
Hampir setengah dari seluruh anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun 2020-2021 hari ini, Jumat (9/4/2021). (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun 2020-2021 hari ini, Jumat (9/4/2021). Menariknya forum tertinggi di parlemen itu ternyata hanya diikuti sebagian dari jumlah keseluruhan anggota DPR yang tercatat.

Berdasarkan pantauan di ruang rapat paripurna DPR, sidang tersebut sedianya digelar pukul 09.00 WIB. Rapat baru bisa dibuka sekitar pukul 09.42 WIB.

Rapat langsung dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan menyampaikan daftar absensi rapat yang telah dikumpulkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

"Berdasarkan catatan sekretariat, anggota yang mengikuti rapat 232 virtual dan 56 fisik serta dihadiri seluruh fraksi di DPR. Dengan demikian telah tercapai kuorum. Perkenankan kami membuka rapat paripurna ke-16 masa sidang 2020-2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Dasco saat memimpin rapat tersebut.

Jika ditotal anggota yang hadir secara virtual dan fisik sebanyak 288 orang. Sementara, jumlah keseluruhan anggota DPR periode 2019-2024 yang tercatat sebanyak 575 orang. Artinya, hampir setengah dari jumlah keseluruham anggota dewan tak hadir alias absen dalam rapat paripurna tersebut.

Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 akan membahas sejumlah agenda, di antaranya:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).

2. Laporan Komisi XI DPR atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan BPK dan Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Editor : Rizal Bomantama

Halaman : 1 2