DPR Minta BPK Ikut Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19

Felldy Utama ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 06:52 WIB
DPR Minta BPK Ikut Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19

Ketua DPR PUan Maharani. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - DPR meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ikut mengawasi penggunaan anggaran percepatan penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Pengawasan itu terkait besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah yakni Rp677,2 triliun.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat melakukan rapat konsultasi dengan antara pimpinan DPR dengan BPK di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Menurut dia, Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, sosial ekonomi dan sistem keuangan.

Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

"Kita meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020," katanya usai pertemuan.

Turut dalam pertemuan itu tiga Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK Agung Firman Sampurna, didampingi empat anggota BPK yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L Tobing. Hadir pula Kapoksi Komisi XI DPR antara lain Dolfie OFP (Fraksi PDIP), Soepriyatno (Fraksi Gerindra), dan Fauzi Amro (Fraksi Nasdem).

Saat ini, menurut Puan, Pemerintah fokus memulihkan ekonomi untuk menggerakan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. "Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi," katanya.

Menurut Puan, dampak Pandemi COVID-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Terkait hal itu, perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kondisi extra ordinary, penanganan Covid-19 memerlukan langkah-langkah cepat namun terukur. DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan, akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

DPR mendorong BPK mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektivitas, transparan, akuntabel dan kepatutan. DPR juga mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, apa yang dilakukan lembaganya tidak saja menjaga konteks kepatuhan perundang-undangan dan akuntabilitas melainkan mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Oleh karena itu, BPK menyiapkan beberapa strategi. Kami buat prosedur untuk ini dan lakukan komunikasi intens dengan para pengelola keuangan negara," katanya.

Agung berharap ada prosedur yang bisa memberikan ruang bagi pengelola keuangan negara untuk bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang diidentifikasi muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.

Editor : Djibril Muhammad