DPR Minta Evaluasi PTM 100 Persen Turun Jadi 50 Persen

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen untuk diturunkan kapasitasnya menjadi 50 persen. Hal ini mengingat kasus Covid-19 yang terus meningkat.

“Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50 persen, tidak perlu memaksakan untuk 100 persen. Perlu dievaluasi PTM 100 persen ini," kata Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di Depok pada Jumat (28/1/2022) kemarin, dikutip Minggu (30/1/2022).

Baca Juga

Qatar Airways Tetapkan Tolok Ukur Baru dengan Lebih dari 100 Pesawat Widebody yang Dilengkapi Starlink

Saat melakukan kunjungan di Depok, Agustina juga melihat ada 18 sekolah di berbagai tingkatan di Kota Depok yang harus ditutup atau lockdown karena banyaknya kasus positif.

Untuk itu, Agustina menilai pelaksanaan PTM 100 persen perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan PTM dilaksanakan secara 100 persen karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas.

Baca Juga

Sekolah yang Wajib Hentikan PTM, Ini Kriterianya

"Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru," terang politisi dari PDI-Perjuangan itu.

Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPR RI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga

Kasus Covid-19 Naik, Ombudsman Jabar Minta Sekolah Evaluasi PTM

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 per tanggal 27 Januari 2022 di Kota Depok ada 406 kasus dengan tren positivity rate naik hampir 15 persen. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35 persen dari 24 persen.

"Saat ini sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown, baik itu dari tingkat SD, SMP dan SMA, namun paling banyak dari SMA. Oleh dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaa PTM 100 persen,” tutup Imam.

Editor: Puti Aini Yasmin