DPR Minta Kepala Daerah Tak Naikkan PBB bila TKD Dipangkas: Tak Boleh Bebani Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta para kepala daerah tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bila Transfer Keuangan Daerah (TKD) dipangkas oleh pemerintah pusat. Dia meminta para kepala daerah untuk kreatif mencari solusi menambal keuangan daerah.

Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Jumlah ini menurun 24,8 persen dibanding 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Baca Juga

Tes DNA: Hitler Bukan Yahudi, Kemungkinan Mikropenis dan Memiliki Satu Testis

Doli pun mengingatkan para kepala daerah untuk bersiap-siap dan tak mengandalkan TKD.

"Kita memberikan warning kepada kepala daerah, mereka harus siap-siap. Jangan hanya mengandalkan (TKD) itu," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga

Bupati Semarang Batalkan Kenaikan PBB hingga 400 Persen, Ini Alasannya

Kendati TKD berkurang, Doli meminta kepala dearah tak membebani rakyat bila kekurangan keuangan daerah, seperti menaikan tarif PBB. Menurutnya, prinsip rakyat tidak dibebani harus dikedepankan oleh para kepala daerah.