DPR Minta Kepala Daerah Tak Naikkan PBB bila TKD Dipangkas: Tak Boleh Bebani Rakyat

"Catatannya, nggak boleh juga kalau ada beban, itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip," ujar Doli.

"Jangan dikit-dikit karena kita nggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan, itu nggak boleh juga. Makanya ini yang harus kita cari solusinya gitu," katanya.

Doli pun meminta para kepala daerah bisa lebih kreatif untuk mencari tambahan "kocek" daerah. Menurutnya, langkah ini bisa dicari dengan mudah oleh kepala daerah.

"Mereka kan kampanye bagus-bagus tuh. Janjinya kan visioner semua gitu. Pasti nggak ada, apakah ada di dalam kampanye yang mengatakan, besok saya akan naikin pajak? Nggak mungkin ada, yang ada pasti saya akan turunin pajak, kemudian nanti akan kita dapatkan sumber daya ini, sumber daya segala macam. Nah tinggal dikerjakan aja itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tak terlepas dari naiknya harga nilai jual objek pajak (NJOP). Hal ini membuat adanya penyesuaian setiap tiga tahun sekali.