DPR Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Perpanjangan SIM Sopir Kendaraan Berat

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tak memungut biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi para sopir kendaraan berat yang memperpanjang SIM B1 dan B2. Bahkan, DPR meminta agar anak sopir dapat bersekolah hingga perguruan tinggi dengan mendapat beasiswa KIP Kuliah dan PIP.

Permintaan itu dilayangkan pimpinan DPR saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi V DPR, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto dan Asosiasi Pengemudi Indonesia (API) serta Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Rabu (1/10/2025).

Baca Juga

Apakah Presiden Putin Memang Menyiapkan Perang Besar pada 2029?

Pimpinan DPR yang hadir yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dasco mengatakan pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dengan pemerintah.

"Satu, kita menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 akan dipercepat dengan memasukan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu," ujar Dasco usai pertemuan.

Baca Juga

DPR Prihatin Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk: Mudah-mudahan Cepat Diatasi

DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk tim kecil dalam merumuskan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Nantinya, tim itu terdiri atas Menhub, kementerian dan lembaga terkait hingga perwakilan asosiasi pengemudi.