DPR Minta Pemerintah Siapkan Mekanisme Umrah saat Pandemi Covid-19

Abdul Rochim ยท Rabu, 23 September 2020 - 11:43:00 WIB
DPR Minta Pemerintah Siapkan Mekanisme Umrah saat Pandemi Covid-19
Pemerintah Arab Saudi kembali membuka secara terbatas pelaksanaan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020. (Foto: ilustrasi/iNews.id).

JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan mekanisme umrah di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Permintaan itu menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi yang membuka secara bertahap umrah mulai 4 Oktober 2020.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, kebijakan tersebut harus segera direspons pemerintah dengan menyiapkan mekanisme dan prosedur pemberangkatan jemaah umrah. Mekanisme tersebut dinilai penting di tengah penyebaran Covid-9 yang masih tinggi saat ini.

"Kita juga harus melakukan proses yang sama, kalau dalam keadaan pandemi Covid-19 ini semakin meningkat di Indonesia, mungkin saja dibutuhkan sebelum berangkat isolasi dulu. Untuk tahu bagaimana memastikan seseorang dalam keadaan sehat ketika mau umrah maka harus diatur mekanismenya," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Ketua Panja Haji DPR ini menilai, isolasi selama dua minggu di asrama untuk calon jemaah umrah terlalu lama. Marwan beralasan karena pelaksanaan umrah hanya sekitar sembilan hari.

"Nah, itu harus diatur prosedurnya. Kalau di asrama kelamaan, mungkin isolasinya mandiri di rumah masing-masing seminggu sebelum berangkat, kira-kira begitu. Itu hanya contoh saja," ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah harus membuat mekanisme atau prosedur pemberangkatan jemaah umrah dalam suasana pandemi Covid-19. Bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak kesehatan.

"Umpamanya sebelum berangkat isolasi dulu, kemudian di asrama, sebelum masuk ke pesawat itu nanti konsultasikan dengan bagian kesehatan. Begitu juga kembalinya, apakah langsung ke rumah atau bagaimana. Kalau langsung ke rumah, berapa hari dia baru boleh ke luar rumah. Itu harus kita minta pihak kesehatan atau Satgas Covid-19," tuturnya.

Komisi VIII DPR, Marwan memaparkan, akan menanyakan langsung kepada Kemenag. Dia mengaku sangat senang mendengar kabar Pemerintah Arab Saudi membuka kembali umrah.

"Kita senang hati mendengarkan kebijakan yang diambil Pemerintah Arab Saudi ini karena sebelum menemukan vaksin dan obat yang mujarab untuk melawan Covid-19 ini, tidak boleh tidak, kita harus hidup bersama Covid-19," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arab Saudi dalam pernyataannya Selasa, 22 September 2020 menyebutkan pelaksanan rangkaian ibadah umrah dan kunjungan ke dua masjid suci akan dibagi ke dalam tiga tahap.

Tahap pertama yang dimulai pada 4 Oktober 2020, pemerintah Saudi memberi kesempatan pada warga negara dan ekspatriat dengan kuota 30 persen dari jumlah normal atau 6.000 jemaah per hari.

Tahap kedua, warga negara dan ekspatriat di dalam negeri akan diizinkan melakukan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah serta salat di Masjidil Haram mulai 18 Oktober 2020 dengan batas kuota 75 persen dari pelaksanaan umrah normal.

Sedangkan jemaah dari luar negeri akan diizinkan melakukan umrah mulai 1 November mendatang dengan kuota jemaah 20.000 sampai 60.000 per hari dan akan terus berlajut sampai berakhirnya pandemi Covid-19.

Editor : Djibril Muhammad

Bagikan Artikel: