DPR Sebut Pihak yang Rintangi Penangkapan Mas Bechi di Jombang Bisa Dijerat dengan UU TPKS

JAKARTA, iNews.id - DPR menegaskan pihak yang menghalangi penangkapan tersangka pencabulan di Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Luluk Nur Hamidah.

“Untuk kasus di Jombang, pihak yang menghalangi bisa dijerat pidana jika diterapkan UU TPKS. Bapaknya sudah jelas terbuka minta agar anaknya tidak ditangkap. Lalu simpatisan yang secara sengaja menghalangi aparat melakukan penangkapan, apalagi dengan perlawanan,” kata Luluk, Jumat (8/7/2022).

Baca Juga

PM Hungaria Orban Murka Uni Eropa Pinjami Ukraina Rp1.764 Triliun: Uang Sia-sia!

Untuk diketahui, Mas Bechi merupakan anak petinggi Pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah, KH Muhammad Mukhtar Mukthi. Kiai Mukhtar sendiri berkali-kali meminta polisi tak menangkap Mas Bechi dan berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke polisi.

Polisi sudah berusaha melakukan penjemputan paksa namun mendapat perlawanan dari simpatisan Ponpes Shiddiqiyyah. Bahkan Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha terkena siraman kopi panas dari salah seorang simpatisan hingga terluka.

Baca Juga

Halangi Penangkapan Tersangka Pencabulan Mas Bechi, 5 Pengikut KH Mukhtar Ditahan 

Luluk menyampaikan aturan yang dimaksud itu tertuang dalam Pasal 19 UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut.

"Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara TPKS dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun," bunyi pasal tersebut.