DPR Sepakat Lembaga yang Bisa Diduduki TNI Aktif Bertambah jadi 16

JAKARTA, iNews.id - DPR bersama pemerintah sepakat untuk memperluas lembaga yang boleh diduduki TNI aktif bertambah jadi 16 kementerian. Hal itu termaktub dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Dalam rapat itu, pemerintah dan DPR sepakat prajurit TNI aktif bisa menduduki lembaga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.

Baca Juga

AS Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, Ini Respons PM Israel Netanyahu

"Sekarang ada ditambah satu yaitu Badan Pengelola Perbatasan," ucap Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di sela-sela rapat.

Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, kesepakatan diambil lantaran daerah perbatasan itu punya tingkat kerawanan tinggi. Atas dasar itu, ia menilai, perlu keterlibatan TNI dalam menjaga daerah perbatasan.

Baca Juga

Revisi UU TNI, Panglima Usul Masa Dinas Perwira Dipercepat

"Karena dalam perpres itu dan dalam pernyataannya badan pengelola perbatasan yang rawan, berbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI," tutur Hasanuddin.

Baca Juga

KSAD Pastikan Patuhi Apa pun Hasil Revisi UU TNI: Kami Loyal 100 Persen