DPR Sepakat RUU Haji dan Umrah Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR RI menyepakati untuk membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disahkan menjadi UU di dalam Paripurna DPR RI.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Panja, dalam agenda Pembicaraan Tingkat I RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Senin (25/8/2025).

Baca Juga

Pesawat Pengebom Nuklir Muncul di Atas Laut Norwegia, Langsung Didekati Jet Tempur Asing

"Apakah dapat diterima dan setujui Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 ke pembahasan selanjutnya?" tanya Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

Setidaknya, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju terhadap RUU Haji dan Umrah. Pun dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Baca Juga

DPR Target RUU Haji dan Umrah Disahkan saat Rapat Paripurna 26 Agustus

Sekadar informasi, ada sejumlah klausul yang mendapat sorotan Panitia Kerja (Panja) RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI. Salah satunya, terkait Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Baca Juga

Rapat Panja RUU Haji dan Umrah Digelar Hari Ini, Hasil Dilaporkan Besok

Panja sepakat untuk tidak menghapus TPHD. Nantinya, kuota petugas haji daerah akan dikurangi dan dibatasi lantaran TPHD kerap memakai kuota haji reguler.

"Jadi nanti di luar jangan menyindir-nyindir ini dihapus kuota haji daerah, nggak, tidak dihapus," kata Marwan.

Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga tak menghapus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Marwan berkata, Panja akan menjaga KBIHU agar tak jadi masalah di Arab Saudi.

"Karena ketentuan Saudi bahwa jemaah tidak boleh tercampur dalam satu siskohat kloter yang berangkat, karena itu kita mewanti-wanti KBIHU untuk mengumpulkan jemaah itu dalam satu kloter yang sama, sesuai dengan siskohat," ucap Marwan.

Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga sepakat untuk mengatur pembagian kuota jemaah haji. Nantinya, jemaah haji khusus mendapat jatah 8 persen, sedangkan jemaah haji reguler mendapat 92 persen dari total kuota yang didapat.

Editor: Puti Aini Yasmin