DPR Tunda Jadwal Pemanggilan Facebook ke Pekan Depan

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menunda jadwal pemanggilan terhadap manajemen Facebook menjadi pekan depan.  Pengelola media sosial (medsos) itu bakal dimintai penjelasan terkait bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia dalam kasus Cambridge Analytica, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pemanggilan terhadap manajemen Facebook dijawalkan berlangsung hari ini. Namun, entah mengapa, rencana tersebut kemudian diundur oleh DPR. "Minggu depan, masih belum dijadwalkan tepatnya hari apa," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/4/2018).

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

Dia mengatakan, melalui pemanggilan tersebut, DPR ingin mengetahui tentang keamanan data pengguna Facebook. "Apakah ditransaksikan atau tidak, misalnya kepada lembaga survei di Jakarta atau pada siapa saja penggunanya," ujar Satya.

Dalam pemanggilan nanti, dia berharap pejabat terkait dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga akan hadir. Sebab, instansi pimpinan Menteri Rudiantara tersebut memiliki peran sebagai regulator dalam mengatasi kasus semacam ini. Menurut Satya, akan lebih bagus apabila Kemkominfo bisa melengkapi dan akan mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan.

"Facebook bisa berkelit, yang berkontrak dengan Facebook itu pengguna. Pengguna sudah menandatangani macam-macam tapi 'kan itu tidak bisa menerima begitu," tutur dia.

Menurut Satya, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia dalam menggunakan medsos sangatlah bervariasi. Karenanya, dia meminta kepada Facebook agar memberi pilihan pengamanan data yang mudah dipahami oleh semua pengguna.

Dia mengatakan, tidak semua orang mengerti dan memahami syarat dan ketentuan yang sejak awal ditawarkan Facebook. Apalagi bila menggunakan bahasa Inggris dan dalam kondisi terburu-buru ingin segera menggunakan aplikasi. "Kita dibodohi sistem canggih, dan tidak terasa, padahal ada pihak tertentu yang mengeruk keuntungan. Ini perlu ditertibkan," ucap Satya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil