Dukung Pelaksanaan Komcad, BPK: Koreksi Administratif sedang Diperbaiki

"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya (menjadi tanggung jawab) militer. Tapi, (kewajiban) militer, pemerintah, dan rakyat," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati (Nuning) sebelumnya mengungkapkan, program Komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) dan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2021. 

"PP ini mengatur mengenai pembentukan komponen cadangan yang ditujukan untuk memperkuat komponen utama (komput) pertahanan negara, yakni TNI, serta penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara (PKBN), yang dikenal dengan program bela negara. Di banyak negara, pembentukan komcad dan program bela negara ditujukan untuk mengantisipasi potensi ancaman eksternal sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy)," katanya. 

Kemudian, sambung Nuning, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional (SDN) lainnya.

Di sisi lain, terangnya, perkembangan lingkungan strategis global kekinian menunjukkan adanya pergeseran paradigma terhadap ancaman keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional saat ini tidak hanya dalam bentuk konvensional (regular), tetapi juga dalam bentuk nonkonvensional (irregular) yang bersifat kompleks, multidimensional, nonlinear, asimetris, dan melibatkan aktor nonnegara (non-state actor).