Dukung PPKM Mikro, 23.000 Posko Desa Dibentuk di 32 Provinsi

JAKARTA, iNews.id- Sebanyak 23.000 posko desa/kelurahan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Dengan posko-posko ini diharapkan penyebaran Covid-19 di desa/kelurahan bisa ditekan.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan 23.000 posko itu tersebar di 32 provinsi. Padahal, PPKM mikro hanya dilaksanakan di 10 Provinsi yakni 7 Provinsi di Jawa-Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. 

Baca Juga

25.000 Warga Ukraina Bisa Dideportasi dari Israel Mulai Bulan Depan

“Pelaksanaannya ada kurang lebih 23.000 posko terbentuk di 32 Provinsi,” kata Dewi Nur, Jumat (12/3/2021).

Hal ini menjadi bukti banyak provinsi juga berinisiatif untuk membentuk PPKM mikro sebagai penanganan Covid-19. 

Baca Juga

Hasil Evaluasi PPKM Mikro di Bandung, 35 Titik Ruas Jalan Ditutup saat Longweekend 

“Jadi meskipun yang terdata di Instruksi Mendagri awalnya 10 yang berlaku, ternyata teman-teman daerah juga mau untuk membentuk Posko dan menjalankan kinerja Posko meskipun mereka bukan prioritas," ujarnya

Dewi mengatakan bahwa PPKM mikro merupakan satu strategi terbaik untuk penanganan Covid-19. Karena itu, diperlukan ketelibatan semua eleman masyarakat.

Baca Juga

PPKM Mikro Diperpanjang, Pengelola Mal: Ini Cocok Kendalikan Kasus Covid-19

"Karena kita benar-benar mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut serta dan gotong royong melibatkan semua sektor lintas institusi semuanya punya satu tujuan untuk sama-sama mengendalikan kasus dan menyelesaikan pandemi,” katanya.

Hal itu bisa dimulai dari tingkat RT untuk saling mengingatkan bahaya Covid-19. Terlebih saat ini mendekati bulan suci Ramadan.

“Minimal di daerah masing-masing salah satunya RT atau Desa dan Kelurahan dan nanti ke depan ini mungkin harus kita ingatkan lagi akan ada liburan dan lebaran," katanya.

“Posko ini diharapkan bisa menjawab tantangan dan mengendalikan kasus namun tetap sesuai dengan nilai-nilai daerahnya. Bagaimana pengendalian dan pengkondisian masjid untuk tarawih dan harus dipikirkan sejak sekarang,” ujar Dewi.

Editor: Ibnu Hariyanto