Eddy Hiariej Jadi Ahli Tim Prabowo-Gibran di MK, Pakar Hukum: Terkesan Cari Perlindungan

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Ganjar-Mahfud dan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) kompak memprotes nama-nama ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran pada sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (4/4/2024). Salah satu ahli yang dihadirkan dan diprotes yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap Eddy Hiariej masih terjerat dalam kasus dugaan korupsi. Sehingga, menurutnya, kehadiran Eddy terkesan mencari perlindungan.

Baca Juga

Ada 29 Super Miliarder Paling Sukses Menumpuk Kekayaan Sepanjang 2025

"EH adalah orang yang sedang terkena atau mengalami kasus pidana korupsi. Sehingga kehadirannya sebagai saksi (ahli) terkesan mencari perlindungan," kata Fickar saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).

Fickar menilai Eddy hadir di sidang tersebut bukan sebagai akademisi, melainkan atas nama pribadi.

Baca Juga

Jadi Ahli Prabowo-Gibran, Eddy Hiariej Klaim Bukan Tersangka Korupsi

"EH tidak didasarkan pada surat keterangan dari kampus, sehingga dia tidak mewakili UGM sebagai akademisi. Tetapi dia bertindak atas nama pribadi yang bukan akademisi," katanya.

Sebagaimana diberitakan, keberatan atas penunjukan Eddy Hiariej sebagai ahli salah satunya disuarakan anggota Tim Hukum Nasional AMIN Bambang Widjojanto. Dia menyinggung status tersangka Eddy Hiariej.

Baca Juga

Bambang Widjojanto Walk Out di Sidang MK, Keberatan Eddy Hiariej Jadi Ahli Prabowo-Gibran

"Dari berita, ini terhadap sahabat saya juga. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Eddy," kata Bambang.

"Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi untuk menghormati Mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli," tuturnya.

Baca Juga

Tim Prabowo-Gibran Bawa 14 Saksi dan Ahli ke Sidang MK, Ada Eddy Hiariej hingga Qodari

Keberatan selanjutnya disampaikan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis atas kehadiran Muhammad Qodari. Todung menilai, kehadiran ahli harus independen, sementara, Qodari dianggap tidak independen lantaran kerap menyuarakan jabatan Joko Widodo (Jokowi) tiga periode hingga gerakan satu putaran.

"Kami melakukan reservasi, karena kami percaya sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias tapi kami melihat saudara Qodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan, gerakan satu putaran dan juga menyuarakan jabatan Jokowi tiga periode," ucap Todung.