Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK usai Diperiksa

Raka Dwi Novianto · Kamis, 13 Agustus 2020 - 20:10:00 WIB
Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK usai Diperiksa
Eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) dalam kasus dugaan pemotongan uang SKPD dan penerimaan gratifikasi. Penahanan dilakukan setelah KPK memeriksa RY di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

"Hari ini kami menahan tersangka RY yang merupakan Bupati Bogor periode 2008-2014 selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Pomdam Jaya Guntur," ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020).

Penahanan terhadap RY merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK yakin masih ada sejumlah pemberian lain yang diduga telah diterima olehnya saat masih menjabat sebagai bupati Bogor.

"Untuk memaksimalkan asset recovery KPK melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan Rahmat Yasin, Bupati Bogor periode 2008-2014 sebagai tersangka pada 24 Mei 2019," kata Lili.

Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Rp8,93 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional sebagai bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Rachmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya untuk melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja.

Atas perbuatan tersebut, RY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Rizal Bomantama