Eks Hakim MK di Sidang Hasto: Kalau Alat Bukti Tak Sah Dipakai, Jadi Buah Beracun

JAKARTA, iNews.id - Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan menekankan pentingnya alat bukti diperoleh dengan cara yang sah. Dia mengibaratkan alat bukti tidak sah yang tetap digunakan layaknya buah beracun. 

Pernyataan itu disampaikan saat Maruarar menjadi ahli dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

Baca Juga

Reza Pahlevi Mengemis Bantuan Trump: Bantulah Rakyat Iran, Akhiri Republik Islam

"Satu alat bukti yang diperoleh tidak sah, yang melanggar aturan, itu tidak boleh dipergunakan, exclusionary, tidak boleh dipakai, dan kalau dipakai, itulah yang menjadi buah pohon beracun," kata Maruarar. 

Dia menuturkan penggunaan alat bukti yang tidak sah dapat merusak validitas dan keadilan proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca Juga

Hasto bakal Pakai AI untuk Tulis Pleidoi, Pertama di Persidangan

"Tidak bisa dipakai kalau kita ambil acuannya seperti itu. Kalau kita makan itu buah beracun, kita mati begitu. Jadi ini dalam proses itu menjadi mati atau tidak sah," ujarnya. 

Menurutnya, prinsip tersebut juga dianut dalam hukum acara pidana di Amerika Serikat (AS). Bahkan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menyebut alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus diperoleh secara sah.

Baca Juga

Sidang Hasto, Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan Dihadirkan

Baca Juga

Ahli Bahasa UI di Sidang Hasto Ungkap Analisis Kasus Berdasarkan Ilustrasi

"Jadi kalau sebenarnya ini dibutuhkan dalam KUHAP, tapi sampai kepada Mahkamah Konstitusi, kalau ada pemohon atau siapa pun mengajukan alat bukti dalam mendukung dalilnya tapi dia peroleh dengan cara mencuri, alat bukti itu tidak boleh," tutur dia. 

Diketahui, Sebelumnya, Hasto didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Hal itu dilakukan dengan memerintahkan Harun selaku caleg PDIP pada Pemilu 2019 dan Kusnadi sebagai orang kepercayaannya untuk merendam HP.

Baca Juga

Hasto Pernah Chat Ok Sip ke Eks Kader PDIP, Kuasa Hukum: Bukan Berarti Setuju Suap

Atas perbuatannya itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan dalam mata uang dolar Singapura. 

Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor: Rizky Agustian