Jadi Ahli Hasto, Eks Hakim MK Sebut Pasal Perintangan Penyidikan Tak Bisa Digunakan di Penyelidikan

JAKARTA, iNews.id - Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan menjadi ahli dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (19/6/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menilai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak bisa diterapkan pada tahap penyelidikan.

Baca Juga

3 Alasan Erdogan Masih Menghormati Legasi Mustafa Kemal Ataturk

Awalnya, tim hukum Hasto, Maqdir Ismail bertanya perihal Pasal 21 pada UU Tipikor soal perintangan penyidikan.

"Pertanyaan saya kepada saudara ahli, ketika di dalam original intent seperti tadi, tidak ada pembicaraan tentang itu, dan kemudian ketika dituangkan di dalam rumusan pasal, juga tidak menyebut penyelidikan. Apakah boleh ditafsirkan bahwa penyelidikan itu masuk dalam apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ini?” tanya Maqdir di ruang sidang. 

Baca Juga

Hasto Pernah Chat Ok Sip ke Eks Kader PDIP, Kuasa Hukum: Bukan Berarti Setuju Suap

Menjawab pertanyaan tersebut, Maruarar menjelaskan ada tiga karakteristik dalam hukum pidana, yaitu lex stricta atau harus tegas, lex serta atau pasti, dan lex scripta atau hukum tertulis. 

Menurutnya, hukum pidana adalah suatu hal yang tidak memperkenankan penafsiran sendiri secara ekstensif atau analogis.

Baca Juga

Respons Ahli Bahasa, Hasto Tuding Keterangannya Dipengaruhi Penyidik