Eks Kabais: Kalau Mau Cari Dalang Penyadapan Presiden Harus Libatkan BIN dan BAIS TNI

JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) dan BAIS TNI dilibatkan dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut tidak cukup ditangani melalui proses hukum pidana biasa.

Ponto menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar tindak pidana konvensional. Persoalan ini juga menyangkut ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Baca Juga

Saksikan Rakyat Bersuara: 'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya? Live Malam Ini di iNews

Dia mempertanyakan siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan pengumpulan data, serta siapa saja yang terlibat dalam operasi tersebut.

"Bagi kita intelijen merasa, wah, kalau cuma hukum, ya tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang yang dicari. Ini siapa yang menyuruh, dan yang kenapa kok Presiden, apa yang dicari, terus yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh," katanya dalam talk show Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV, Selasa (10/11/2026)

Baca Juga

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Masuk Delik Makar, Ini Alasannya

Dia menegaskan, pengusutan kasus tersebut harus diperluas dari pendekatan penegakan hukum menjadi penyelidikan terhadap kemungkinan ancaman keamanan nasional.

"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya.

Baca Juga

Buntut Listyo Tersangka Penyadapan, 2 Jenderal Eks Kapolres di Jatim Dimutasi dari KSP

Menurut Ponto, kepolisian memiliki batas kewenangan ketika menangani perkara berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Namun, pengungkapan pihak yang berada di balik dugaan operasi penyadapan membutuhkan pendekatan intelijen.

"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tuturnya.

Baca Juga

Golkar Tegaskan Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Prabowo Fitnah: Menyesatkan Rakyat

Karena itu, Ponto menilai keterlibatan BIN dan BAIS TNI diperlukan untuk menelusuri kemungkinan motif strategis serta pihak yang diduga mengendalikan operasi penyadapan tersebut.

Editor: Donald Karouw