Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak cukup ditangani hanya dari sisi penegakan hukum. Menurutnya, kasus tersebut juga perlu dilihat sebagai persoalan yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Soleman menjelaskan, penyadapan merupakan salah satu alat utama intelijen untuk mengumpulkan data. Karena itu, aktivitas penyadapan bukan sesuatu yang luar biasa dalam dunia intelijen.

Baca Juga

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

"Faktanya hari ini kita melihat adalah penyadapan. Ketika kita berbicara penyadapan, penyadapan ini apa? Penyadapan itu alat utama intelijen untuk mencari data. Itu dulu," kata Soleman dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" di iNews, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Buntut Listyo Tersangka Penyadapan, 2 Jenderal Eks Kapolres di Jatim Dimutasi dari KSP

Dia menilai, persoalan utama dalam kasus ini terletak pada pihak yang menjadi sasaran penyadapan, yakni presiden, serta pihak yang diduga melakukan penyadapan, yakni mantan Kapolri.

Soleman mengatakan, jika penyadapan tersebut terbukti melanggar hukum, penanganannya dapat dilakukan melalui pembuktian unsur-unsur pidana. Namun, menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek hukum semata.