Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

Baca Juga

Alumni Lemhannas Nilai Kasus Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional: Motif Harus Dibongkar

Dia menilai perlu ditelusuri siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan pengumpulan data, serta informasi apa yang hendak diperoleh.

"Tapi bagi kita intelijen merasa, kalau cuma hukum tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang dicari ini, siapa yang menyuruh dan kenapa kok presiden? Apa yang dicari? Yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh?" katanya.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Menurut Soleman, apabila persoalan tersebut mengarah pada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, penanganannya perlu melibatkan unsur intelijen dan pertahanan.

"Nah ketika dia bergeser ke situ baru kita lihat, siapa tugasnya menjaga kedaulatan ini? Militer," ucapnya.

Baca Juga

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Masuk Delik Makar, Ini Alasannya

Dia kemudian menyinggung peran BAIS TNI dalam penanganan aspek intelijen kasus tersebut. Soleman menilai Polri perlu bekerja bersama BAIS TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar pengusutan tidak hanya mengungkap dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pihak yang berada di balik penyadapan.