Eks Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi Dipanggil KPK, Kali Ini terkait Kasus Bupati Pemalang

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H, terkait kasus dugaan pemerasanBupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan ini menarik perhatian karena Ahmad Luthfi juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ahmad Luthfi dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga

KPK Panggil Pj Bupati Pemalang dan Bupati Sorong, Saksi Kasus Pemerasan Anom Widiyantoro

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, KPK menetapkan Ahmad Luthfi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dia terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.

Baca Juga

Kasus Pemerasan, KPK Usut Kegiatan 2 Anggota DPRD Pemalang Bersama Bupati Anom Widiyantoro

Dalam perkara tersebut, Ahmad Luthfi ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Sementara itu, dalam kasus dugaan pemerasan di Pemalang, KPK telah menetapkan Bupati Anom Widiyantoro sebagai tersangka. Dia dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS); serta ayah Dias, Lilik Budi Suprianto (LBS).

Baca Juga

KPK Panggil 2 Anggota DPRD Pemalang terkait Kasus Pemerasan Bupati Anom Widiyantoro

KPK mengungkapkan, Anom diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak rekanan atau swasta melalui Gus Haris. Permintaan tersebut disebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anom.

Atas perintah itu, Gus Haris diduga mengumpulkan uang hingga mencapai Rp1,98 miliar. Sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.

Baca Juga

Pilkades Berujung Duka, Ketua BPD Kalirandu Pemalang Tiba-Tiba Ambruk saat Sambutan

Atas perbuatannya, Anom bersama Gus Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto bersama Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca Juga

Usut Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, KPK Periksa Bupati Sorong Selatan

Editor: Donald Karouw