Ekspresi Ganjar dan Mahfud Dengarkan Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan PHPU Pilpres 2024

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK juga sebelumnya menolak seluruh gugatan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo saat membacakan hasil PHPU di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Ganjar tampak serius mendengarkan putusan tersebut. Sementara, Mahfud MD berekspresi diam seperti berpikir dan melihat ke bawah.

Pasangan lain, Anies bertopang dagu mendengarkan putusan Ketua MK. Muhaimin juga mendengarkan dengan menyilangkan tangan ke dada.

Baca Juga

MK Tolak Permohonan Anies-Cak Imin, 3 Hakim Dissenting Opinion 

Suhartoyo sebelumnya mengatakan seluruh dalil yang diajukan dalam gugatan pasangan Ganjar-Mahfud seperti penyaluran bantuan sosial, abuse of power yang dianggap memberikan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berlandaskan hukum.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berlandaskan menurut hukum untuk seluruhnya,” katanya.

Baca Juga

Seluruh Gugatan PHPU Pilpres Anies-Cak Imin Ditolak MK, Ini Alasannya

Diketahui, Ganjar-Mahfud sebagai Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024. Salah satu dalilnya mengatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam Pilpres kali ini.

Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud ingin MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka telah didaftarkan sebagai pasangan Capres-Cawapres yang melanggar ketentuan hukum dan etika.

Pasangan Capres-Cawapres 03 itu menganggap adanya dugaan nepotisme dari pencalonan pasangan 02 sehingga menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nepotisme ini yang melahirkan abuse of power, indikasinya adalah putusan MK Nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres, politisasi bansos, hingga kriminalisasi.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq