Ferdinand Hutahaean Minta Maaf ke Masyarakat : Tak Ada Niat Menyerang Pihak Mana Pun

JAKARTA, iNews.id - Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA, Ferdinand Hutahaean menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilakunya. Hal itu disampaikan lewat sepucuk surat yang ditulis di balik jeruji besi. 

Pengacara Ferdinand Rony Hutahaean menjelaskan sepucuk surat itu ditulis langsung dari hati yang paling dalam Ferdinand Hutahaean. 

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

"Beliau menitipkan surat untuk kami sampaikan kepada kawan-kawan media yang isinya adalah permohonan maaf dari hati yang paling dalam kepada masyarakat warga negara Indonesia, tokoh agama, ulama, tokoh politik dan seluruh masyarakat," kata pengacara Ferdinand, Rony Hutahaean kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dalam surat yang diserahkan oleh Pengacara, Ferdinand meminta maaf kepada masyarakat atas kekhilafannya ada cuitan di akun media sosialnya. 

Baca Juga

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Ferdinand Hutahaean Kembali Diperiksa Polisi

"Saya dengan rendah hati memohon dimaafkan karena saya tidak ada niat untuk menyinggung atau menyerang pihak mana pun. Sebagai seorang muslim saya justru ingin menegaskan bahwa tiada lain tempat berlindung kecuali Allah SWT," tulis Ferdinand.

Baca Juga

Begini Fakta-Fakta Kasus Ferdinand Hutahaean, Nomor 2 Mengaku Mualaf

Diketahui, saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Ferdinand menyatakan membawa riwayat penyakit yang dideritanya. Ia mengklaim memiliki penyakit yang mengkhawatirkan. 

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka ujaran kebencian. Ia juga telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. 

Sejauh ini, polisi telah memeriksa saksi sebanyak 38 saksi terkait kasus ujaran kebencian yang menjerat Ferdinand Hutahaean. Jika dirincikan, saksi-saksi tersebut terdiri dari 17 saksi dan 21 saksi ahli.

Atas perbuatannya Ferdinand dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal itu berkaitan dengan pelanggaran tersangka yang diduga bermuatan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran.

Editor: Faieq Hidayat