Firli Bahuri Janji KPK Bekerja Maksimal meski Anggaran Belum Ideal

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji terus bekerja maksimal meski menurutnya anggaran ideal bagi komisi antirasuah belum terpenuhi. Seperti diketahui alokasi untuk KPK di tahun anggaran 2021 hanya disetujui Rp1,305 triliun dari usulan Rp1,881 triliun.

Firli mengatakan berkurangnya anggaran bukan berarti menurunkan kinerja KPK. Menurutnya KPK bisa menunjukkan kinerja apik pada tahun 2020 ini.

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

"Kami membuktikan dalam tugas-tugas pencegahan pada tahun 2020, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 90,5 triliun,” kata Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Firli menjelaskan anggaran ideal untuk kebutuhan KPK dalam tugas pemberantasan korupsi mencapai Rp 1,881 triliun. Namun yang disetujui dan teralokasi pada tahun 2021 sebesar Rp 1,305 triliun.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean Negatif Covid-19

Anggaran yang disetujui ini naik dari pagu tahun 2020 sebesar Rp955,08 miliar dan pagu indikatif 2021 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,055 triliun. KPK dalam pengajuan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun tersebut mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan operasional yang terbagi dalam empat program.

Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp1,595 triliun. Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp105,1 miliar. Keempat, program penindakan sebesar Rp65,6 miliar.

“Sedangkan anggaran semula pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp118,04 miliar. Setelah dilakukan revisi total anggaran untuk program pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp310 miliar. Naik Rp87 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 223 miliar," ucapnya.

Sementara itu, mantan Kabaharkam Polri ini menargetkan pada 10 tahun ke depan Indonesia akan menyandang predikat negara bebas korupsi. Salah satunya dengan pendidikan dan membentuk karakter masyarakat yang antikorupsi.

Untuk mewujudkan itu, Firli mendorong kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah terus menghasilkan sumber daya manusianya menjadi penyuluh antikorupsi dan agen pembangun integritas. Dia menjelaskan saat ini baru ada 827 penyuluh antikorupsi dan 68 agen pembangun integritas di seluruh Indonesia.

"Kami berharap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota bersungguh-sungguh dan berupaya memiliki agen pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi sampai ke pelosok Indonesia," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama