Forum Pendiri Partai Demokrat Desak SBY Mundur dari Ketua Umum

JAKARTA, iNews.id, - Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mendesak Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya. SBY dinilai gagal mengangkat suara partai di pemilu.

Salah satu anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan menyebut SBY telah gagal membawa memimpin partai Demokrat selama periode kepemimpinannya. Kegagalan itu tercermin dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Baca Juga

Donald Trump Akhiri Shutdown Terlama dalam Sejarah AS

Menurut dia, SBY tidak mampu mempertahankan perolehan suara partai Demokrat pada tahun 2009 sebesar 20,40 persen. saat itu Demokrat keluar sebagai partai pemenang pemilu.

"Hasil kerja SBY pada periode pertama gagal dari 20,40 persen menjadi 10,19 persen atau suara hilang 50,05 persen. Hasil kerja SBY pada periode kedua gagal lagi menjadi 7,77 persen atau suara hilang 61,91 persen. Artinya, dua kali ketinggalan kelas," kata Hengky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Tak hanya soal kegagalan mempertahakan perolehan suara saja, Hengky melihat apabila SBY juga telah merusak tatanan partai dengan melanggar sejumlah AD/ART. Presiden ke-6 RI itu dianggap membuat Demokrat menjadi partai dinasti dengan memberi sejumlah jabatan untuk keluarganya.

“SBY menganut sistem Partai Dinasti dan sering melakukan manajemen konflik atau menyingkirkan para pejuang partai yang telah berjasa kepadanya,” ujarnya.

Atas dasar itulah, mewakili anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, dia meminta agar SBY mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum melalui kongres luar biasa yang harus segera digelar dalam waktu dekat.

“Segera melakukan kongres dipercepat atau kongres luar biasa (KLB) dipercepat,” kata dia.

Selain Hengky, hadir dalam jumpa pers ini Subur Sembiring, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih, dan Mustika Karim.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebelumnya menegaskan tidak akan ada KLB untuk mengganti ketua umum partai. Demokrat memiliki siklus lima tahunan dalam memilih pemimpin. Mekanisme dan pelaksanaan pemilihan ini selalu tertib dilakukan.

”Karena itu, kami pastikan tidak ada KLB. Selain memang alasanya memang tidak ada, momentumnya juga tidak tepat. Kami bersiap untuk menyelenggarakan siklus lima tahunan itu Mei 2020,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Editor: Zen Teguh