Gabungan Lintas Partai Laporkan Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah ke DKPP

JAKARTA, iNews.id, – Gabungan Lintas Partai Politik Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara melaporkan Ketua Bawaslu Tapteng Siti Wati Simanjuntak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Siti diduga melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan penyelanggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Gabungan Lintas Parpol diwakili Ketua DPD Barisan Penjaga Partai Perindo Aditya Permadi dan Ketua DPD Partai Golkar Tapteng Buyung Sitompul. Mereka sebelumnya telah mendatangi Bawaslu untuk melaporkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu 2019 di Tapteng.

Baca Juga

Kecurangan Masif di Tapanuli Tengah, ASN Dilaporkan ke Bawaslu

Aditya menjelaskan, Gabungan Lintas Parpol melaporkan kepada DKPP perihal PSU di 11 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Tapteng. Rekomendasi ini janggal mengingat parpol dan masyarakat telah meminta dilaksanakannnya PSU di seluruh TPS.

"11 TPS atas dasar apa? Atas rekomendasi siapa dan plenonya mana? Warga melalui Gabungan Lintas Partai ini telah meminta PSU di 919 TPS, kenapa cuma 11?" kata Aditya di kantor DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Baca Juga

Kecurangan di Tapteng, Dugaan Pengerahan Birokrasi hingga Intimidasi

Aditya menegaskan, Gabungan Lintas Partai telah menemukan bukti-bukti adanya kecurangan masif di Tapteng saat pemil;u. Kecurangan itu mulai dari pengerahan birokrasi, ancaman terhadap warga, dan tindakan tak netral petugas KPPS.

Pengerahan birokrasi itu diduga kuat atas komando Ketua DPD Partai NasDem yang juga Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani. Para aparatur sipil negara (ASN) diinstruksikan untuk memenangkan tiga caleg NasDem di wilayah tersebut.

Aditya mengaskan, dalam pelaporan ini Gabungan Lintas Partai menyerahkan bukti-bukti kecurangan yang terjadi secara terang-benderang di Tapteng.

"Kita serahkan bukti laporan berupa compact disc berupa video pelanggaran pelanggaran," ujarnya.

Selain Siti Wati Simanjutak, dalam laporan itu Gabungan Lintas Parpol juga melaporkan dua komisioner Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Syafran Matondang dan Jirji Panjaitan. Mereka juga diduga terlibat dalam pengambilan keputusan PSU di 11 TPS tanpa mengklarifikasi ke peserta pemilu.

Sementara itu Buyung Sitompul kembali mendesak agar Bawaslu merekomendasikan KPU Tapanuli Tengah untuk menggelar PSU di seluruh TPS. Sebab, kecurangan pemilu diduga terjadi di seluruh TPS.

"Meminta PSU terhadap 919 TPS berdasarkan kesalahan dan kecurangan yang kita temukan," ujarnya.

Editor: Zen Teguh