Gaduh Polemik Royalti Musik Berujung Desakan Audit LMKN

JAKARTA, iNews.id - Polemik pembayaran royalti musik menuai kontroversi dan membuat gaduh publik belakangan ini. Hal ini membuat sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang takut memutar musik karena ancaman tagihan pembayaran royalti.

Tak hanya itu, para musisi juga bersuara terkait sistem pembayaran royalti yang tidak sesuai. Kebijakan baru ini menyisakan beberapa permasalahan, salah satunya soal peran dan kerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Baca Juga

Pasukan Elite AS Siapkan Skenario Caplok Uranium Iran, tapi Kenapa Tidak Dilaksanakan?

Praktisi hukum sekaligus musisi, Deolipa Yumara menyoroti peran LMKN. Dia pun meminta agar LMKN diaudit demi transparansi. 

Sebab, menurut dia, LMKN merupakan perpanjang tangan negara dalam mengurus royalti musik, meskipun nonstruktural di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum).

Baca Juga

Royalti Musik Jadi Polemik, Menkum bakal Audit LMK dan LMKN

“Mereka ini non-struktural, tapi diberikan hak secara institusi untuk melakukan kolektif, kolektif terhadap royalti, musik. Ciptaan lagu maupun musik kan mereka diberikan hak untuk mengkolektif. Mereka adalah wakil dari negara. Karena diatur secara undang-undang,” ujar Deolipa kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).