Ganjar Pranowo Sebut Kesejahteraan Guru Merana akibat Pemerintah Tidak Adil

JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti masalah kesejahteraan guru yang tidak adil di Indonesia. Salah satunya terkait gaji seorang guru yang jauh di bawah Upah Mininum Pekerja (UMP). 

Ganjar menyebut jika pendidikan Indonesia ingin maju maka negara harus hadir untuk memberikan fasilitas terbaiknya. 

Baca Juga

Iran Gempur 2 Pangkalan Militer Israel dan Markas Besar Shin Bet, Ledakan Guncang Yerusalem

“Kalau pendidikan mau maju maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi,” kata Ganjar pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). 

Pada kesempatan itu, Ganjar menceritakan tentang gaji seorang guru di Jawa Tengah yang ada saat itu hanya Rp300.000.

Baca Juga

Dengarkan Aspirasi Buruh, Ganjar Siap Review UU Ciptaker

“Nah Ketika kita bicara pada pendidikannya atau gurunya. Saya mau bercerita pengalaman saja ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah berapa gajimu? '300.000 Pak'," kata Ganjar. 

Ganjar yang menjadi Gubernur Jawa Tengah pada saat itu menaikkan gaji guru sesuai UMP. 

Baca Juga

Anies Beri Tepuk Tangan dan Dua Jempol untuk Ganjar di Debat Pilpres

“Sungguh tidak adil pemerintah ini maka pada saat itu saya sampaikan kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah UMK yang ada di Jawa Tengah tambah 10 persen, baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas,” kata Ganjar. 

Selain itu, Ganjar mengatakan dia punya program Bolpen yang memiliki kepanjangan Bimbingan Teknis Online berupa pendampinngan untuk guru. 

“Kami punya aplikasi namanya Bolpen, ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru, memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu," katanya. 

“Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat,” ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq