Gerak98 Desak Kekerasan Oknum TNI terhadap Relawan Ganjar-Mahfud Diusut Tuntas

JAKARTA, iNews.id – Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi. Kali ini, insiden tersebut berlangsung di tengah skeptisisme rakyat atas isu netralitas aparat penegak hukum, ASN, dan juga termasuk di dalamnya TNI. 

Pada rentang waktu 45 hari menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024, kembali terdengar kabar duka di kalangan pendukung Ganjar-Mahfud. Salah satu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden RI itu meninggal dunia setelah sempat dianiaya secara brutal dan biadab oleh anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. 

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Juru Bicara Gerak98, Ridwan Darmawan mengatakan, jika melihat secara seksama video yang beredar, penganiayaan itu sungguh biadab dan keji. Tidak ada teguran, negosiasi, atau tindakan-tindakan sipil lainnya untuk menghentikan atau menyelesaikan persoalan “pelanggaran” yang diduga dilakukan oleh korban.

Dari video yang beredar itu, tampak kendaraan korban yang sedang melaju di jalanan tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang yang diduga oknum TNI. Para pelaku melayangkan bogem mentah dan pukulan yang membabi buta hingga korban terjatuh. Belum selesai di situ, korban juga terus disiksa dan dianiaya secara beramai-ramai hingga tersungkur.

Baca Juga

Ganjar Apresiasi Panglima TNI-KSAD Respons Cepat Kasus Pemukulan Relawan oleh Oknum Prajurit

“Ini tindakan brutal yang tidak bisa dibenarkan. TNI belum menunjukkan wajah reformisnya,” kata Ridwan.

Dia pun menyangkal pernyataan salah satu petinggi TNI Angkatan Darat yang menyebut tindakan para oknum untuk mengingatkan agar korban tidak menggeber gas motornya karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat di sekitar yang dilalui. Namun dari video yang beredar, tidak ada upaya mengingatkan dari para oknum anggota TNI yang bersangkutan. “Yang ada adalah tindakan represif yang tidak bisa dibenarkan,” ujar Ridwan.

Baca Juga

Kronologi Versi PDIP Oknum TNI Aniaya 7 Simpatisan Ganjar-Mahfud di Boyolali

Menurut dia, tindakan main hakim sendiri seperti ini tidak boleh dan tidak bisa dibenarkan oleh siapa pun di negeri ini. Apalagi, Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan hukum. 

“Apa pun alasannya, tetap harus diusut tuntas secara terbuka, transparan, profesional serta tentu saja, berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku,” kata dia.

Baca Juga

Keluarga Korban Penganiayaan Oknum TNI di Boyolali Tolak Damai, Bingkisan pun Dikembalikan

Ridwan lantas mengingat masa lalu, ketika kekerasan demi kekerasan berbau militeristik semasa Orde Baru kembali menghantuinya. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Karena itu, semua elemen bangsa harus bersatu untuk terus menyuarakan agar rakyat tidak tergiur memilih pemimpin yang berlatar militer ke depan. Sebab, bayangan masa lalu dan rekam jejak militerisme di Indonesia harus menjadi acuan semua pihak.

Baca Juga

7 Simpatisan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI di Boyolali, 2 Dirawat

“Cara-cara kekerasan, intimidasi, teror dan adu domba marak dilakukan, rakyat takut bersuara, berani bersuara yang minor maka nyawa taruhannya,” ucapnya. 

Ridwan menyerukan semua pihak untuk mengawal dan mencermati penyelesaian kasus kekerasan ini, agar tidak menguap. Kasus ini, kata dia, harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar tidak membenarkan cara-cara menyelesaikan persoalan dengan main hakim sendiri di negara hukum ini.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, oknum-oknum tentara yang terlibat saat ini tengah diperiksa oleh polisi militer. Sementara mengenai kronologi dan motif dugaan penganiayaan, saat ini masih dalam penyelidikan.

“Iya benar. Oknum tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta. Kronologi kejadian masih dalan penyelidikan,” ujar Nugraha kepada iNews.id melalui pesan singkat, Sabtu (30/12/2023).

Editor: Ahmad Islamy Jamil