Gerindra Tantang Bahlil Ungkap Nama Pengusaha yang Minta Pemilu 2024 Diundur

JAKARTA, iNews.id - Pernyataan Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang Pemilu 2024 agar diundur menuai protes dari banyak pihak. Bahlil ditantang untuk mengungkap siapa saja nama pengusaha dimaksud yang meminta Pemilu 2024 diundur.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, Bahlil tidak bisa begitu saja mengatasnamakan pengusaha untuk meminta Pemilu 2024 diundur.

AS Sita Kapal Tanker Minyak Lainnya di Karibia

"Bicara mengatasnamakan pengusaha. Kita minta daftar nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajak," ujar Kamrussamad di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Dia menuturkan, selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, para pelaku usaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan. Dia menyebutkan, mulai dari restrukturisasi pinjaman hingga penjamin kredit modal usaha.

Bahlil Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur

"Dunia Usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023, hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," tuturnya.

Selain itu, kata dia fenomena menteri menyiapkan strategi di akhir periode kedua Presiden merupakan fenomena biasa. Tujuannya dinilai agar terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti.

Dia mengingatkan Kementerian Investasi dan Kepala BPKM merupakan produk turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat.

"Mungkin dampak putusan MK tersebut membuat investor jadi wait and see realisasikan investasinya, maka Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan, kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil menuturkan,saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil, Senin (10/1/2022).

Editor: Kurnia Illahi