Gibran Mundur dari Wapres, Siapa Penggantinya?

JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Keputusan Gibran mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 2024–2029. Langkah tersebut juga menjadi perhatian karena sepanjang sejarah Indonesia, Mohammad Hatta merupakan satu-satunya wakil presiden sebelumnya yang pernah mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga

40 Tersangka Narkoba Ditangkap di Jember, 3 Perempuan Diduga Jadi Pengedar

Lantas, siapa yang akan menggantikan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia?

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, Gibran datang langsung untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.

Baca Juga

IHSG Sepekan Melonjak 5,82 Persen ke Level 5.344, BEI Umumkan Metodologi Baru HSC

Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dia tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengunduran dirinya.

Muzani mengatakan, pimpinan MPR langsung menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas proses pengisian jabatan wakil presiden.

Baca Juga

Seluruh Penerbangan di AS Dihentikan, Ada Hubungan dengan Microsoft Down?

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai latar belakang pendidikannya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Baca Juga

Negara Tanggung Masa Depan Keluarga Petugas Karhutla yang Gugur, Ini Janji Prabowo

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tekanan politik. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Namun, sebelum proses politik itu berlanjut, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Respons Prabowo Subianto

Setelah menyampaikan pengunduran diri, Gibran juga melaporkan keputusannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam suratnya, Gibran menyebut telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Prabowo pada 10 dan 11 November 2026.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat itu menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan wakil presiden.

Menurut Yusril, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran?

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama melalui sidang paripurna.

Dalam rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), MPR membahas empat agenda utama terkait proses tersebut.

Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.

Kedua, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi calon yang diajukan presiden.

Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, setelah surat permintaan dikirimkan, presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Kedua nama tersebut selanjutnya akan dibahas dalam sidang paripurna MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diatur konstitusi.

Setelah terpilih, wakil presiden baru akan ditetapkan melalui ketetapan MPR dan dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Jejak Sejarah Pengunduran Diri Mohammad Hatta

Keputusan Gibran mundur juga mengingatkan publik pada peristiwa pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956. Wakil presiden pertama Indonesia tersebut memilih mengakhiri jabatannya karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan.

Proses pengunduran diri Hatta berlangsung cukup panjang. Pada 1955, Hatta mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono.

Namun, parlemen belum menerima permintaan tersebut dan masih berharap Hatta mengubah keputusannya. Meski demikian, Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada 23 November 1956, dia kembali mengirimkan surat kepada DPR dan menegaskan akan mengakhiri masa jabatannya mulai 1 Desember 1956. DPR akhirnya menyetujui permintaan tersebut melalui sidang pada 30 November 1956. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.

Sejak 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi berhenti dari jabatan wakil presiden.

Apakah Pemerintahan Tetap Berjalan Tanpa Wakil Presiden?

Kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta membuat pemerintahan berhenti. Presiden tetap memiliki kewenangan menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan para menteri dan jajaran kabinet.

Wakil presiden memang memiliki tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, ketika posisi tersebut kosong, kewenangan presiden tidak otomatis terhenti atau menjadi terbatas.

Kini, proses pengisian kursi wakil presiden berada di tangan Presiden Prabowo dan MPR.

Prabowo akan mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR bertugas memilih satu di antaranya untuk menduduki jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Editor: Dani M Dahwilani