Golkar Kaji Pilkada lewat DPRD tapi Tetap Libatkan Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji mengungkapkan, pihaknya menggagas jalan tengah model pemilihan kepala daerah (Pilkada). Golkar mengkaji pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tapi tetap melibatkan rakyat.

Menurutnya, skema keterlibatan rakyat dalam pilkada melalui DPRD ini akan dipertimbangkan.

Baca Juga

270 Warga India Terlibat Penipuan Online, Lari dari Thailand ke Myanmar Lalu Dipulangkan

“Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” kata Sarmuji, dikutip Rabu (30/7/2025). 

Menurut Sarmuji, pilkada langsung selama ini memang memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

Baca Juga

KPU: 19 Daerah Telah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024

Namun, dia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang dan terjadinya perpecahan akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

Sementara itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, tapi kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi. 

“Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat. Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

“Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik," katanya.

Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpin.

Editor: Reza Fajri