Golkar Mulai Gerah dengan Manuver Politik Muhaimin

JAKARTA, iNews.id – Manuver Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mulai membuat gerah sejumlah partai politik lain pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muhaimin dianggap sangat vulgar mempertontonkan syahwat politiknya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Sikap Muhaimin yang terang-terangan ingin menjadi pendamping Jokowi di Pemilu 2019 serta memunculkan wacana capres dan cawapres Gatot Nurmantyo-Muhaimin Iskandar dinilai sebagai bentuk bargaining position (posisi tawar) terhadap semua capres, terutama Jokowi.

Kuba Peringatkan Krisis Bahan Bakar Jet, Pesawat Tak Bisa Isi BBM

Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dalam konteks political game, bagi Golkar apa yang dilakukan oleh Muhaimin sebenarnya wajar dan biasa.

”Namun sebagai partai politik yang sudah menyatakan pencalonan kembali pak Jokowi sebagai Presiden untuk masa jabatan yang kedua, bersama Nasdem, Hanura, PPP, dan PDIP, kami tentu belum bisa mengambil sikap terhadap keinginan Muhaimin, terutama untuk menjadi cawapres Jokowi,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Doli Kurnia mengungkapkan, hingga saat ini seluruh parpol pengusung Jokowi belum sampai pada pembicaraan mekanisme penetapan, apalagi penentuan nama cawapres. Masing-masing parpol masih mengkaji, menimbang, dan menyusun opsi-opsi, termasuk mempersiapkan cawapres dari internal masing-masing partai.

”Kami di Golkar pun juga sedang mempertimbangkan aspirasi dari bawah struktur partai yang menginginkan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto diusung juga sebagai cawapres. Hampir seluruh DPD provinsi maupun kabupaten/kota menghendaki demikian,” kata dia.

Seperti diketahui, pada 10 April 2018 PKB telah mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres 2019 untuk dipasangkan bersama Jokowi. Deklarasi ini dilaksanakan di kantor DPP dan dikukuhkan langsung Muhaimin Iskandar. PKB juga disebut-sebut sudah menyodorkan nama Cak Imin ke PDIP untuk dijadikan cawapres Jokowi. Di luar itu, muncul gerakan relawan Pro-1 yang tiba-tiba menyuarakan pasangan Gatot Nurmantyo-Muhaimin.

Doli menegaskan, dalam konteks pencalonan Muhaimin, seharusnya PKB paham bahwa dalam sistem politik Indonesia, parpol atau gabungan parpol lah yang akan ikut menentukan dan mengusung pasangan capres-cawapres.

”Oleh karena itu PKB mestinya saat ini mengambil posisi dan sikap yang jelas. Apa masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-JK seperti selama ini atau tidak,” sindir dia.

Bila masih, maka yang harus dilakukan adalah bergabung dan membangun komunikasi yang intensif dengan sesama partai politik pengusung Jokowi untuk membicarakan cawapres, termasuk pencalonan Muhaimin. ”Bukan bermanuver terus di wilayah wacana publik. Kecuali kalau Muhaimin dan PKB sudah berketetapan hati ingin menjadi cawapres dari capres selain Jokowi,” tegas dia.