Gratifikasi Rp22 Miliar Pejabat BPN Dipakai untuk Rekreasi dan Dibagi ke Keluarga

Aditya Pratama ยท Jumat, 29 November 2019 - 23:05 WIB
Gratifikasi Rp22 Miliar Pejabat BPN Dipakai untuk Rekreasi dan Dibagi ke Keluarga

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat Gusmin Tuarita (GTU) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah. Nilai uang gratifikasi mencapi Rp22,23 miliar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, Gusmin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tersangka Siswidodo (SWD), Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat. Pada 2016 Siswidodo merupakan Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan.

Menurut Laode, sebelum memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU), terdapat proses pemeriksaan tanah oleh Panitia yang dibentuk oleh Gusmin. Susunan panitia antara lain Gusmin sebagai ketua merangkap anggota panitia dan tersangka Siswidodo sebagai anggota.

"Atas dasar pertimbangan dari Panitia B, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI," ucap Laode dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

BACA JUGA: Eks Kepala BPN Kalimantan Barat Diduga Terima Gratifikasi Rp22,23 Miliar

Pada 2013-2018, tersangka Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah maupun melalui tersangka Siswidodo.

Dalam proses tersebut, tersangka Siswidodo kemudian diduga memberikan uang secara tunai kepada tersangka Gusmin Tuarita di kantor ataupun di rumah dinas.

"Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, istri, dan milik anak-anaknya," ucap Laode.

Selain itu, uang tunai yang diterima oleh tersangka Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi.

Sebagian uang tersebut digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di Nusa Tenggara Barat, Malang dan Surabaya, serta peruntukan pribadi.

"Tersangka GTU dan SWD tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima," ucapnya.

Atas dugaan tersebut, Gusmin Tuarita dan Siswidodo disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Zen Teguh