Gubernur Papua Minta TNI-Polri Ditarik dari Nduga, Begini Respons TNI

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Permintaan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua, Kamis (20/12/2018).

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai, seruan tersebut menunjukkan gubernur dan ketua DPR Papua serta pihak-pihak tidak memahami tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Gubernur, menurut dia, merupakan wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah.

Baca Juga

Gubernur Papua Minta Presiden Tarik Personel TNI dan Polri dari Nduga

"Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional," katanya dalam keterangan yang diterima iNews.id, Jumat (21/12/2018).

Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI, menurut Aidi, untuk mengemban tugas negara. Tujuannya, adalah untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia.

"Kok gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," ujarnya.