Guru Besar UGM Usul Tunjangan Pejabat Dipotong demi Bayar Gaji PPPK

“Ketika pemerintah daerah tidak mampu, maka tanggung jawab berada di pemerintah atasnya. Untuk itu, pemerintah pusat bertanggung jawab mengatasinya,” ujar Agus.

Baca Juga

Wali Kota Tidore Umumkan Pemotongan TPP, Apel ASN dan PPPK Berubah Ricuh

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membebankan persoalan fiskal kepada masyarakat melalui penambahan pajak daerah. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini belum mendukung kebijakan yang berpotensi menambah beban warga.

“Untuk mencari pendapatan baru dari pajak, kasihan rakyat yang bebannya sudah berat. PHK terjadi di mana-mana, mencari pekerjaan semakin sulit, harga barang semakin mahal. Jangan kemudian masyarakat kembali ditekan dengan pajak,” katanya.

Selain itu, Agus mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai belum disusun secara menyeluruh. Dia mencontohkan pembentukan Sekolah Rakyat ketika masih banyak sekolah yang dapat diperbaiki tata kelolanya. Dia juga menyinggung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tengah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai masih bisa diperkuat.

“Pendekatan seperti ini menunjukkan kecenderungan membangun program baru dibanding mengoptimalkan kelembagaan yang sudah tersedia,” ujarnya.