Gus AMI Ajak Parpol Buat Kebijakan Atasi Kemiskinan akibat Covid

JAKARTA, iNews.id - Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memorak-porandakan perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Karena itu, perlu upaya bersama-sama mengatasi kemiskinan melalui kebijakan politik dari parpol.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya. Yakni, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan.

Ini 4 Alasan Utama Trump Mencaplok Greenland

"Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan napas kesejahteraan," kata Gus AMI saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" yang disiarkan secara virtual, Senin (12/10/2020).

Menurut Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan.

Sowan ke Mbah Dim, Gus Ami: PKB Solid Dukung Ustaz Ali di Pilkada Kendal

"Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," tuturnya.

Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan. Menurut mantan Menakertrans ini, partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

"Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," katanya.

Menurut Gus AMI, pademi Covid-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

Karena itu, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam. "Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," urainya.

Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan. Di masa pandemi, ada tiga hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.

Pertama, pendidikan untuk semua (education for all). Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan. "Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya.

Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. "Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini," tuturnya.

Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. "Ini adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.

Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dgn menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis perdesaan.

Terakhir, ekonomi kerakyatan. Menurut Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.

Gus AMI menambahkan, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki