Habib Rizieq Jalani Sidang Perdana di PN Jakarta Timur, Ini Dakwaannya

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menjerat Habib Rizieq Shibab, Selasa (16/3/2021) hari ini. Selain Rizieq, beberapa tersangka lainnya juga akan menjalani sidang yang sama.

Dalam sidang hari ini, lelaki kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 itu dipastikan mengikuti proses meja hijau di balik Rutan Bareskrim Polri. Karena itu, polisi mengimbau simpatisan tak perlu datang ke Gedung PN Jaktim.

Baca Juga

Eks Jenderal Rusia Berani Nilai Intelijen Putin Gagal dalam Invasi Ukraina: 'Katanya Perang Selesai 3 Hari...'

"Ya tentunya sidang digelar secara virtual. Artinya MRS (Muhammad Rizieq Shihab) tetap berada di Rutan Bareskrim Polri untuk laksanakan sidang tersebut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Rusdi mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti dan memantau jalannya persidangan bisa melalui virtual atau sarana media sosial yang disediakan pengadilan.

Baca Juga

Besok Habib Rizieq Jalani Sidang Perdana, Kuasa Hukum Minta HRS Dihadirkan

Di sisi lain, dia menyebut polisi tetap melakukan pengamanan di Gedung PN Jaktim. Setidaknya, 658 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut.

Baca Juga

Pengacara Minta Habib Rizieq Dihadirkan Langsung saat Sidang Perdana di PN Jaktim

Dalam perkara ini, Habib Rizieq akan didakwa dengan lima dakwaan alternatif, yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Pasal 216 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Habib Rizieq Rutin Berdakwah di Rutan Bareskrim Polri

Kemudian, Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau terakhir Pasal 82A Ayat (1) jo 59 Ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 Ayat (1) KUHP.