Hari Koperasi, GREAT Institute Dorong Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 lewat Prabowonomics

JAKARTA, iNews.id – GREAT Institute menggelar seminar kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Mengusung tema "Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945", forum ini menegaskan pentingnya membangun kembali koperasi sebagai pilar utama kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

Dalam orasi pembukanya, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan, memaparkan paradigma ekonomi Prabowonomics merupakan jawaban atas tantangan global, mulai dari tekanan geopolitik hingga ancaman oligarki.

Menkop Siapkan Skema agar Koperasi Petani Sawit Bisa Punya Pabrik CPO

Menurutnya, cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun perekonomian bangsa berakar kuat pada penguatan kedaulatan rakyat melalui reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono yang hadir sebagai pembicara kunci menegaskan, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi biasa, melainkan amanat sejarah para pendiri bangsa (founding fathers).

Prabowo Ibaratkan Koperasi seperti Lidi: Satu Lemah, tapi Bergabung Kuat

"Sejarah telah menjelaskan bahwa koperasi hadir bukan tanpa alasan. Melalui pandangan para founding fathers, koperasi hadir untuk menjadi jawaban sekaligus agen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat," ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mendukung paradigma ekonomi Presiden Prabowo demi mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.

Tantangan Fiskal Daerah

Diskusi publik yang dipandu oleh Trisha Indraswari tersebut turut menghadirkan lintas narasumber, di antaranya Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Staf Khusus Menteri Keuangan, Hendry Harmen, serta perwakilan praktisi dan akademisi.

Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal di tingkat daerah menjadi tantangan nyata dalam operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski begitu, peran pemerintah daerah tetap vital karena paling memahami potensi lokal.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Hendry Harmen, memastikan bahwa pemerintah pusat akan selalu hadir menjaga alokasi anggaran serta kemudahan regulasi bagi koperasi.

"Kami pastikan pemerintah akan selalu hadir untuk mendukung koperasi. Ruang fiskal untuk program ini akan terus dijaga guna mendukung cita-cita Presiden Prabowo. Ke depan, kami juga berharap koperasi dapat tumbuh mandiri melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, produktivitas, dan peningkatan skala bisnis," kata Staf Khusus Menkeu, Hendry Harmen.

Rangkaian seminar ditutup dengan penegasan dari moderator Trisha Indraswari bahwa keberhasilan koperasi dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akses permodalan yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Kastolani Marzuki