Hasil Investigasi TPN: Tuduhan KSAD soal Korban Penganiayaan Minum Miras Tak Sesuai Fakta

JAKARTA, iNews.id - Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud membantah pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menuduh korban penganiayaan oknum TNI di Boyolali di bawah pengaruh minuman keras. Tuduhan tersebut jauh dari kebenaran dan tidak berdasarkan fakta.

Tim hukum menuturkan, hasil investigasi tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dan diperkuat hasil rekam medis di rumah sakit dipastikan korban tidak di bawah pengaruh alkohol. 

Baca Juga

Pesawat Pengebom Nuklir Muncul di Atas Laut Norwegia, Langsung Didekati Jet Tempur Asing

“Selain dari rekam medis dan keterangan para korban tersebut, kami juga memintai keterangan para saksi yang menerangkan korban tidak sama sekali berada di bawah pengaruh alkohol,” kata Herulest, Wisnumurti, Yusup dan Andzar mewakili tim hukum dari TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (6/1).

Tim hukum menjelaskan, pihaknya menelusuri fakta-fakta tersebut sejak 4 Januari lalu mulai dari rumah para korban hingga kantor DPC PDI Perjuangan Boyolali. Karena itu, tim kuasa hukum TPN Ganjar-Mahfud menyimpulkan pihaknya keberatan dengan tuduhan Jenderal Maruli itu karena mencari alasan pembenaran atas pemukulan terhadap korban yang merupakan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Baca Juga

KSAD Tegaskan Prajurit TNI Tetap Netral Jelang Pemilu 2024

“Kita tidak perlu terpengaruh atas isu tersebut yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian kita dari kasus sebenarnya yakni kasus penganiayaan oleh oknum TNI di Boyolali yang memakan korban relawan Ganjar-Mahfud yang tidak lain adalah warga negara Indonesia yang dilindungi hak-haknya oleh negara,” katanya.

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak para korban demi tegaknya keadilan," imbuh dia.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Minta Komnas HAM Kawal Hak Relawan Korban Penganiayaan Oknum TNI

Untuk diketahui, Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk relawan Ganjar yang menjadi korban penganiayaan oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Selain meminta perlindungan, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud akan mengajukan tuntutan agar para korban mendapat kompensasi atau biaya restitusi akibat insiden pengeroyokan tersebut.

Baca Juga

Ganjar soal 6 Oknum TNI Penganiaya Relawan Jadi Tersangka: Saya Apresiasi Respons Cepatnya

Seelanjutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan surat perlindungan bagi para relawannya yang menjadi korban kekerasan oknum TNI di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan prajuritnya tetap netral jelang Pemilu 2024. Kasus penganiayaan relawan timses di Boyolali diminta tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Maruli juga menegaskan tindakan cepat TNI AD dalam merespons insiden Boyolali merupakan bukti netralitas dipegang teguh. Untuk itu, dia meminta masyarakat dapat melihat peristiwa tersebut secara utuh.

“Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek dan langsung menarik kesimpulan. Rombongannya sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi ada reaksi. Tapi bukan liar kesimpulannya. Jangan disangkutkan ke mana-mana, dan sebaiknya semua pihak saling evaluasi, bukan kami saja,” kata Maruli.

Editor: Faieq Hidayat