Heboh! Daftar Sekolah di Manggarai NTT Wajib Lampirkan Bukti Lunas PBB

MANGGARAI, iNews.id – Surat edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Manggarai, NTT, yang mewajibkan calon siswa menyertakan bukti pelunasan PBB menuai polemik di media sosial. Kebijakan ini berlaku untuk pendaftaran peserta didik baru tingkat TK, SD, dan SMP pada tahun ajaran 2025/2026.

Dalam Surat edaran bernomor B/1488/400.3.6.5/VI/2025 yang ditandatangani langsung Kepala Dinas PPO Manggarai, Wensislaus Sedan. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) menjadi syarat utama pendaftaran sekolah.

Baca Juga

TPS Ditutup, Suara Mulai Dihitung dalam Pemilu Wali Kota New York City, Mamdani Disebut Menang

Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Hery Nabit. Dalam diktum keempat, disebutkan bahwa setiap pengurusan administrasi publik harus dilampiri bukti pelunasan pajak.

“Penerimaan siswa baru pada TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2025/2026 wajib menyertakan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” tulis surat edaran tersebut dikutip Jumat (27/6/2025).

Baca Juga

Viral! Wakil Ketua DPRD Banten Diduga Titip Siswa SPMB Lewat Memo Resmi

Dia menjelaskan, tujuan aturan ini untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, demi pembiayaan pembangunan daerah.

Namun, kebijakan tersebut langsung menuai kritik. Banyak warga menilai aturan ini tidak berpihak pada masyarakat ekonomi lemah yang kesulitan membayar pajak.

Baca Juga

Prihatin, SMPN di Daerah Terpencil Minim Pendaftar di Hari Terakhir Penerimaan Siswa Baru

Salah satu warga, Venan Ntelok, mengatakan bahwa dia memahami tujuan pemerintah mengejar PAD, tetapi mengkritisi cara yang digunakan.

Baca Juga

Puluhan Emak-Emak Geruduk Pemkot Cilegon, Protes Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP 

“Niatnya memang baik untuk mengejar PAD. Tapi jangan sampai semangat orang tua dari kalangan bawah yang ingin anaknya sekolah jadi terganjal hanya karena urusan PBB,” ujarnya.

Venan berharap Pemkab Manggarai segera mencari solusi agar kebijakan ini tidak menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga

Polri Bangun 24 Dapur MBG di Jateng, Bisa Layani 90.717 Siswa

Surat edaran itu terus menyebar luas di media sosial. Sebagian mendukung karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan pajak, namun banyak pula yang mengecam karena dinilai memberatkan.

Editor: Donald Karouw