Heboh Kadet Unhan Mundur karena Dilarang Berhijab, DPR: Hijab Bagian dari HAM

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti heboh calon Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) mengundurkan diri usai mengaku diminta melepas hijab. Dia menegaskan, penggunaan hijab merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin UUD 1945.

Sukamta menjelaskan, hak menggunakan hijab memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 28E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Baca Juga

Kemhan Buka Suara soal Heboh Kadet Perempuan Dilarang Berhijab

“Pilihan untuk berhijab merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama dan karenanya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28E ayat (1) UUD 1945,” ujar Sukamta dikutip, Selasa (25/8/2026).

Dia juga mengingatkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kebebasan beragama sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sementara Pasal 28I ayat (4) menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Baca Juga

Viral Kapal Pesiar Haji Isam Berlogo Kementerian Pertahanan, Ini Penjelasan Kemhan

“Jadi, pilihan berhijab sebagai bagian dari menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak tersebut,” tegasnya.