Heboh Tambang di Sekitar Ujung Kulon, ESDM Tegaskan Belum Keluarkan Satu Pun Izin
Dwi menjelaskan, proses penetapan wilayah pertambangan di perairan Banten telah berlangsung sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk kawasan perairan laut Banten.
Namun, usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Selanjutnya, sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Ketentuan tersebut kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.