HUT ke-81 RI, KDM Bertekad Optimalkan Layanan Dasar untuk Masyarakat

KOTA BANDUNG, iNews.id - Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tingkat Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya dilaksanakan di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026). Ada yang berbeda pada peringatan HUT RI kali ini, yakni masyarakat diperbolehkan melihat secara dekat pelaksanaan upacara, terutama ketika pertunjukan defile.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertindak sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan tersebut, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat karena belum bisa memerdekakan seluruh rakyat.

Baca Juga

Jembatani Kebutuhan Industri Kreatif, Partai Perindo Jabar dan MNC University Hadirkan Program Beasiswa Kita

Hal itu ditunjukkan oleh masih adanya lebih dari 80.000 warga yang belum teraliri listrik. Padahal Jabar merupakan pusat energi listrik, di antaranya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Waduk Cirata dan PLTA di Waduk Jatiluhur. Jawa Barat juga memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi.

KDM berjanji, pelayanan dasar yang belum didapat sejumlah rakyat akan segera difasilitasi. Untuk mewujudkannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar akan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat.

Baca Juga

Pemprov Jabar Himpun Gagasan Tokoh Sunda, Wujudkan Jabar Istimewa

"Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar," ujarnya.

Dia mengajak seluruh pihak, seperti kepolisian, TNI, pengadilan, dan instansi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Baca Juga

Sejahterakan Rakyat, Pemprov Jabar Kawal Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

KDM pun mengaku rela berkorban agar seluruh masyarakat Jabar merdeka. Beberapa hal yang telah dilakukan yakni menunda membeli baju baru dengan uang negara dan menunda membeli properti untuk rumah dinas menggunakan uang negara.

"Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja," katanya.