Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Kemendagri: Jakarta Bisa jadi Daerah Otonomi Khusus

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Jakarta nantinya akan kehilangan predikat Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) setelah ibu kota Indonesia resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, Jakarta bisa mendapatkan predikat lain sesuai keputusan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, walaupun kehilangan sebutan DKI, Jakarta tetap berpeluang menjadi daerah otonomi khusus.

Baca Juga

Daftar Negara dengan Tentara Terbanyak di Asia Tenggara pada 2025

"Oh ya tidak, bukan DKI lagi, mungkin daerah khusus mantan ibu kota, bisa jadi, he he he. Bisa jadi daerah khusus untuk pertumbuhan ekonomi bisa jadi, pusat bisnis bisa jadi, tapi apakah ada ruang atau enggak bagi DKI untuk menjadi daerah otonom khusus, ada," tuturnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Akmal menambahkan, kewenangan terkait penyematan daerah khusus ke Jakarta akan diputuskan DPR RI selaku pembuat Undang-Undang (UU) dan Presiden yang berwenang memberikan otoritas khusus.

Baca Juga

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Dikembangkan Jadi Pusat Bisnis Skala Global

"Khusus tidak khusus kan terserah bapak presiden, karena kan kenapa diberi khusus, karena keputusan bapak presiden bersama DPR RI, kenapa Papua diberi khusus karena kesepakatan dari pembuat UU seperti itu, tetapi tentunya melibatkan pemerintah daerah itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Jakarta nantinya didesain menjadi pusat bisnis dan keuangan. "Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

Baca Juga

Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, Anies: Jakarta Jalan Terus

Hal itu disampaikan Jokowi saat mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota negara pengganti DKI Jakarta. Ibu Kota itu nantinya akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemprov DKI Jakarta, dia mengatakan, juga telah merencanakan untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun. Rencana ini tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Editor: Djibril Muhammad