Ijtima 3.000 Ulama di Cibinong Lahirkan 9 Kesepakatan

Kastolani, Antara ยท Selasa, 17 Desember 2019 - 21:00 WIB
Ijtima 3.000 Ulama di Cibinong Lahirkan 9 Kesepakatan

Ijtima 3.000 ulama se-Jawa Barat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor menghasilkan sembilan kesepakatan. (Foto: Antara)

CIBINONG, iNews.id – Ijtima 3.000 ulama bertajuk "Ulama dan Masa Depan Indonesia" yang diikuti ulama dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (17/12/2019), menghasilkan sembilan poin kesepakatan.

“Setelah dilaksanakan pertemuan para ulama atau ijtima ulama dengan jumlah 3.000 ulama, maka kami menyepakati sembilan poin," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji.

Dia mengatakan, ijtima 3.000 Ulama membawa semangat persatuan dan ukhuwah Islamiah. Sehingga sudah saatnya para ulama, dai dan mubalig menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan menyejukan. Tidak mengemuka lagi ego, hanya karena berbeda dalam pandangan politik.

"Kita ingin memanfaatkan forum ijtima untuk mengirimkan pesan-pesan perdamaian kepada umat. Hindari perpecahan hanya karena berbeda pandangan politik. Ulama harus bersatu, agar mampu mengawal Indonesia ke arah kemajuan yang memberikan kemaslahatan untuk umat,” ujarnya.

Berikut sembilan poin hasil kesepakatan 3.000 ulama tersebut:

1. Radikalisme atas nama agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Perilakunya dikategorikan sebagai makar.

2. Mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik prostitusi dan Nikah Mut’ah (kawin kontrak) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Mendorong lembaga keagamaan Islam untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian serta peningkatan kualitas manajemen pengelolaan zakat dan wakaf. Untuk itu, perlu penguatan terhadap kualitas kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), agar bisa berperan lebih baik lagi;

4. Mendorong pemerintah untuk memfasilitasi dan mengalokasikan dana kepada ormas Islam, lembaga keagamaan Islam dan lembaga pendidikan agama Islam dengan tujuan agar dapat berperan aktif membantu pemerintah mewujudkan visi Kabupaten Bogor Berkeadaban;

5. Pemerintah daerah segera mengimplementasikan peraturan tentang keharusan sertifikasi halal seluruh produk obat-obatan, makanan, minuman dan produk lainnya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal;

6. Dalam rangka meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana Program Wajar Diknas (Kesetaraan; Paket A, B, dan C) yang secara khusus diperuntukkan bagi pondok pesantren Salafiyah di Kabupaten Bogor;

7. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan bantuan pemeliharaan serta memfasilitasi program dakwah di masjid besar setiap kecamatan;

8. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa bagi putra daerah penghafal Al-Qur’an (Hafizh/Hafizhah) yang ada di Kabupaten Bogor;

9. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas guru agama non-PNS/honorer serta menambah jam pendidikan agama di sekolah maupun madrasah, baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Bogor.

Editor : Kastolani Marzuki