Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tetapkan Uang Kripto Haram, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Ijtima Ulama ke-VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditutup, Kamis (11/11/2021). Forum tersebut menyepakati 12 poin bahasan, termasuk tentang penggunaan uang kripto atau cryptocurrency.

Ketua MUI Bidang Fatwa MUI KH. Asrorun Niam Sholeh mengatakan, penggunaan kripto menjadi salah satu mata uang hukumnya haram.

Baca Juga

3 Alasan Donald Trump Jadikan Arab Saudi sebagai Sekutu Utama AS Non-NATO

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015," ujar Ni'am saat penutupan Itjima Ulama di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Baca Juga

Perseteruan Demokrat Berlanjut, Minggu Depan Kubu Moeldoko Lapor ke Polda hingga Kejaksaan 

Dia menuturkan, kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar. Selain itu, kata dia tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. 

"Cryptocurrency (kripto) sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan," tuturnya.

Baca Juga

Ibu Muda Menangis Mobilnya Mogok di Salemba, Anggota TNI dan Polisi Turun Tangan

Selain membahas kripto, lanjut dia Itjima Ulama MUI juga menyepakati makna jihad, khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan, panduan pemilu dan pilkada yang lebih bermaslahat bagi bangsa, serta distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan

Editor: Kurnia Illahi