Indef Ungkap Akar Masalah Demo Akhir Agustus 2025: Kesenjangan hingga Sulit Cari Kerja

JAKARTA, iNews.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan hasil riset terkait alasan masyarakat turun ke jalan saat aksi demonstrasi akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh. Indef melalui Machine Learning AI di bawah Pusat Pengembangan Big Data Continuum mengumpulkan ratusan ribu percakapan para netizen untuk memotret apa yang dirasakan publik.

Apabila dirangkum, ada beberapa poin yang menjadi akar masalah demo: yakni kesejahteraan yang semakin jomplang antara masyarakat dengan pejabat negara, lalu beban masyarakat yang meningkat, melemahnya daya beli masyarakat dan susahnya lapangan pekerjaan.

AS Paksa Ukraina Terima Rencana Perdamaian Trump atau Pasokan Senjata Dipangkas

"Lima tahun bagi DPR cukup untuk mengumpulkan miliaran rupiah. Namun bagi seorang pekerja dengan gaji UMP, 5 tahun hanya menghasilkan secuil dari jumlah itu. Untuk menyamai 1 periode DPR, mereka harus mengorbankan hampir 1 abad hidupnya," kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, Sabtu (13/9/2025).

Indef mencontohkan, seorang anggota DPR menerima total gaji dan tunjangan sekitar Rp65,6 juta per bulan. Angka ini jauh melampaui indikator kesejahteraan masyarakat.

JK Nilai Gelombang Demo Akhir Agustus Tanda Rakyat Butuh Kesejahteraan dan Keadilan

Garis Kemiskinan Nasional (Maret 2025) hanya Rp609.000 per kapita per bulan, atau setara dengan sekitar Rp2,87 juta per rumah tangga rata rata.

Rata-rata UMP provinsi 2025 tercatat hanya Rp3,31 juta per bulan, dengan rentang terendah di Jawa Tengah Rp2,16 juta dan tertinggi di DKI Jakarta Rp5,39 juta.

Selain itu, tabungan masyarakat juga terus tergerus. Selama beberapa bulan ke belakang, perkembangan tabungan sempat beberapa kali turun.

Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menjelaskan tabungan di bawah Rp100 juta yang umumnya dimiliki kelas menengah terus turun.

"Laju simpanan, terutama simpanan yang di bawah Rp100 juta, ini kan kelas menengah banget, itu semakin kecil, semakin rendah. Nah itu menunjukkan memang daya beli mereka tertekan," katanya.

Kemudian, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terus naik. Di sisi lain, masyarakat sulit mencari kerja.

Data PHK bulanan menunjukkan rata-rata sekitar 6.000 kasus per bulan, dengan titik terendah di Februari 2023 (1.025) dan lonjakan tertinggi di Februari 2025 (17.796).

Pola ini menandakan fluktuasi tajam. Sebagian besar bulan berada di kisaran menengah, tetapi sesekali muncul lonjakan besar yang mencerminkan kerentanan pasar tenaga kerja terhadap guncangan mendadak.

Editor: Reza Fajri