Indeks Persepsi Antikorupsi Indonesia Naik, Moeldoko: Pengaruh Stranas PK

JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 3,93 pada skala 0 sampai 5. Peningkatan ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, yakni level 4,06. 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai peningkatan IPAK Indonesia tidak terlepas dari aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurutnya, Stranas PK telah memperkuat sistem pencegahan korupsi yang tidak hanya berguna untuk memerangi oknum yang korup namun juga mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi. 

Baca Juga

Kapal Tanker Venezuela Dibawa ke AS, Gedung Putih Ancam Sita Lebih Banyak Kapal

“Capaian aksi Stranas PK telah berpengaruh pada peningkatan indeks persepsi antikorupsi Indonesia. Ini semakin membuktikan bahwa Stranas PK sudah memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih kuat karena ini legacy Presiden,” kata Moeldoko, Rabu (3/8/2022). 

Sebelumnya, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan melaporkan selama 2021-2022 aksi Stranas PK difokuskan pada tiga sektor. Yakni, perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

Baca Juga

Dugaan Korupsi PT Duta Palma Group, Kerugian Negara Capai Rp78 Triliun

Nainggolan yang juga Deputi Pencegahan KPK menyebut beberapa capaian aksi Stranas PK. Di antaranya, di sektor keuangan negara telah terjadi efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS Kesehatan masing-masing setara Rp1,78 triliun dan Rp672 miliar. 

“Dengan pemadanan NIK pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bersama Kemendagri dan Kemensos, penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ada data ganda dan fiktif. Sehingga terjadi efisiensi keuangan negara,” kata Nainggolan. 

Baca Juga

Moeldoko Minta Guru Agama Waspadai Wabah Intoleransi dan Radikalisme di Sekolah 

Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tambah Nainggolan, telah terjadi reformasi di pelabuhan. Dengan dukungan kementerian/lembaga terkait terjadi perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat National Logistic Ecosistem. Selain itu, penggunaan INAPORTNET, perbaikan sistem trucing, single billing, dan bongkar muat juga telah mempercepat waktu sandar (port stay) di beberapa pelabuhan. 

“Seperti di Tanjung Priok dan Makassar, dari tiga hari menjadi satu hari. Proses bongkar muat yang kapasitas semua 8–10 TEUs/crane per jam, menjadi 35–40 TEUs/crane per jam,” ujar Nainggolan.

Pada kesempatan itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya Stranas PK menyikapi isu strategis penyelenggaran pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) papua pada kinerja 2023-2024.  

Dia mengatakan strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik. Stranas PK, imbuh Jaleswari juga dapat mendorong peningkatan bantuan keuangan parpol, dan pembenahan tata kelola partai politik dengan penerapan sistem integritas partai politik yang saat ini dilakukan oleh KPK. 

“Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp100 menjadi Rp1.000. Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp8.500 per suara, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK,” kata Jaleswari.

Dalan kaitan soal DOB Papua, Jaleswari meminta Stranas PK melakukan pendampingan sebagai upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi. 

"Di antaranya dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan inspektorat dan APIP untuk pengawasan dan pengendalian internal pemerintah," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama